• Bahasa Indonesia
  • English

SURAT KADER DESA YAKKUM KEPADA PAK PRESIDEN JOKOWI : JANGAN ADA LAGI YANG DITINGGALKAN DALAM IMPLEMENTASI SDGs

Kepada

Yth.  Bpk Ir. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Di tempat

 

 

Dengan hormat,

Yakkum adalah organisasi masyarakat sipil yang merupakan bagian dari jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan menjadi anggota berbagai jaringan masyarakat sipil di tingkat regional dan global. 

Selama lebih dari 50 tahun Yakkum berpartisipasi aktif  dalam pembangunan masyarakat Indonesia dengan perspektif kesehatan yang holistik dalam kemitraan dengan lebih dari 200 organisasi rakyat di 350 desa di seluruh Indonesia dan kami berbangga hati dengan peran strategis yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia dalam penyusunan Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs ) yang disepakati dan diresmikan di New York September 2015 lalu.

Dalam pertemuan akhir tahun Yakkum dengan para kader, perwakilan organisasi rakyat dampingan dan jejaring lokal di Yogyakarta 19-20 Desember 2015 lalu kami membahas tentang komitmen Indonesia melaksanakan SDGs dan tindak lanjut memastikan bahwa TIDAK ADA SEORANG pun YANG DITINGGALKAN. Pertemuan akar rumput tersebut menghasilkan outcome document yang butir-butirnya adalah sebagai berikut :

  1. Kami, pendamping masyarakat di bidang kemanusiaan, rehabilitasi disabilitas dan pengembanganan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama jaringan CSO seperti YAKKUM, UCP, Handicap International, Huariou Commission, Help Age, Jaringan Global untuk PRB, CBM, KNH bertemu untuk melakukan refleksi akhir tahun di Yogyakarta 19-20 Desember 2015 untuk menajamkan strategi implementasi SDGs 2030 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sampai dengan tahun 2030) agar tidak ada seorang pun yang tertinggal dan ditinggal dalam pembangunan bangsa ke depan.

 

  1. Kami mengidentifikasi bahwa kelompok-kelompok berikut ini adalah pihak-pihak yang sangat mungkin tertinggal dalam proses pembangunan bangsa, yaitu : penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mental, orang lanjut usia, perempuan dan anak anak, masyarakat miskin dan lemah dan kelompok –kelompok yang tidak mendapat jaminan social karena belum tergolong miskin; mereka yang tidak mendapatkan akses pada informasi mengenai hak-hak dasar termasuk sumber daya yang dapat digunakan untuk pemenuhannya; mereka yang menjadi miskin karena bencana dan konflik.  
  1. Kami melihat hal-hal berikut dapat menyebabkan mereka tertinggal dalam proses pembangunan yaitu : stigma dan pandangan negative terhadap disabilitas, kurangnya pengetahuan dasar tentang disabilitas di kalangan pengambil kebijakan termasuk di desa, akses untuk berpartisipasi belum memadai, kurangnya pengakuan terhadap kapasitas perempuan dan pandangan bahwa lansia tidak lagi produktif, belum ada mekanisme yang jelas dari desa tentang cara untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, ketidakadilan social dan diskriminasi berdasarkan agama, suku, pandangan politik dan perbedaan kelas, ketidakpekaan social, keterbatasan akses informasi dan edukasi, kondisi geografis masyarakat terpencil, kurangnya kesadaran pada efektifitas upaya-upaya mitigasi bencana.

 

  1. Kami merekomendasikan strategi berikut agar tidak ada yang ditinggalkan dalam pembangunan masyarakat ke depan yang dibagi dalam beberapa isu yaitu :

 

  • Inklusi disabilitas : a) memastikan infrastruktur yang aksesibel bagi kelompok rentan termasuk disabilitas melalui proses advokasi, edukasi dan komunikasi publik yang efektif; b) memastikan terpenuhinya hak dasar melalui program perlindungan social yang didukung dengan ketersediaan data pilah yang akurat dan terbaharui secara periodik lewat partisipasi penyandang disabilitas dan masyarakat dari tingkat yang paling bawah; c) penguatan organisasi disabilitas di tingkat akar rumput yang mampu berjejaring secara strategis dengan berbagai pihak terutama di tingkat pembuatan kebijakan.
  • Tangguh terhadap risiko bencana : a) Pembuat kebijakan bermitra secara strategis dengan kelompok rentan, perempuan, lansia dan anak-anak sebagai agen ketangguhan, b) pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana khususnya di aerah rawan bencana; c) membentuk tim siaga bencana; d) memasukkan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam rencana program pembangunan desa dan mengalokasikan anggaran dalam pembangunan
  • Desa sehat : a) Obat tradisional: Pemahaman persepsi tentang pentingnya pengobatan tradisional dan sosialisasi kebijakan obat tradisional termasuk kandungan khasiat dan efek samping; Advokasi terhadap pemangku kebijakan kesehatan agar ada sinergi antara pelayanan medis dan tradisional;  Menjadikan obat herbal sebagai alternative dalam keluarga dan masyarakat luas; b) Sanitasi dan air bersih: ketersediaan anggaran untuk sanitasi dan air bersih karena merupakan hak dasar, keterlibatan masyarakat termasuk penyusunan RPJM Des; Perlu adaya advokasi tentang audit/pemeriksaan anggaran desa.; c) Kemandirian Pangan  : Mengutamakan hasil panen untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, pengembangan potensi pangan local secara maksimal,  ada organisasi dan kebijakan memutuskan rantai antara tengkulak dan petani;  kebijakan pengurangan penggunaan pupuk kimia dengan pengunaan pupuk organic;  d)  Sistem Pelayanan Kesehatan Desa : Mempertegas UU desa yang menyangkut kesehatan masyarakat;  Advokasi kepada pemerintah desa dan puskesmas; e)  Jaminan Kesehatan Sosial  yang penyusunan desain dan implementasinya  berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.

Kami meminta seruan ini diperhatikan dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal sampai nasional dan kami akan memastikan bahwa sebagai rakyat yang berdaya, kami akan berpartisipasi aktif dan sah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan.

Pernyataan hasil ini didukung dengan tanda tangan masyarakat di atas kain sepanjang 15 meter yang menandai waktu dimulainya Agenda 2030 ini

(FOTO TANDATANGAN dibawah)

Share Button